coretax pajak for Dummies
coretax pajak for Dummies
Blog Article
DJP saat ini juga masih memanfaatkan sistem lama untuk menghindari hambatan penerimaan pajak sebelum Coretax DJP resmi digunakan sepenuhnya pada tahun mendatang.
Pastikan setiap knowledge yang diinput sudah benar sebelum dikirimkan, agar tidak mengalami kendala saat validasi.
Sebagai wajib pajak, Anda juga perlu untuk terus mengikuti perkembangan sistem administrasi perpajakan Indonesia dan cara kerja sistem..
Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan digital bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.
Sebelum menggunakan simulator tersebut, wajib pajak harus melakukan pendaftaran akun simulator coretax
Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang matang, implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sistem coretax dan optimalisasi penerimaan negara di masa depan.
Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara. Mekari Klikpajak akan mengulas penjelasan tentang apa itu Core Tax
Semua dokumen DJP nantinya akan menggunakan tanda tangan elektronik dengan barcode yang dapat dicek untuk melihat keaslian dokumen.
Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil, karena data bagus, sistem bagus, procedure kepada Wajib Pajak bisa jauh lebih fair
“Penyeragaman ini bertujuan untuk memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak,” imbuh Dwi.
Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Perubahan yang dapat dilakukan di antaranya perubahan facts identitas & profil wajib pajak, serta perubahan details objek PBB.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui transformasi electronic, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.